Kamis, 18 Desember 2008
“Ini Perintah Atasan”
(Pernyataan Dir. Reskrim Polda Riau Kombes Pol. Alex Mandalika dilokasi saat hendak melakukan pembakaran rumah masyarakat
Dusun Suluk Bongkal, 18 Desember 2008)
Pada tanggal 18 Desember 2008 tepatnya pukul 10.00 WIB pasukan Brimob Polda Riau beserta 500-an pasukan Samapta serta pasukan kepolisian dari Polres Bengkalis yang dipimpin langsung oleh Dir. Reskrim Polda Riau Kombes. Alex Mandalika mendatangi Dusun Suluk Bongkal untuk melakukan pengusiran terhadap warga yang berdiam di Dusun tersebut karena dianggap telah melakukan penyerebotan terhadap areal HPHTI PT. Arara Abadi. Pasukan tersebut dilengkapi dengan persenjataan (pentungan dan senjata api) serta water cannon. Kedatangan pasukan tersebut telah diketahui kabarnya oleh warga Dusun sejak sehari sebelumnya sehingga membuat warga Dusun seluruhnya melakukan mobilisasi ke jalan masuk Dusun untuk mempertahankan kampung. Beberapa saat kemudian masyarakat coba untuk melakukan perundingan dengan kepolisian yang dipimpin oleh Kepala Dusun Suluk Bongkal Khalifah Ismail, Ketua RW 03 Rasyidin, Tokoh masyarakat Suluk Bongkal Pongah, Loceng dan beberapa tokoh masyarakat lainnya yang didampingi oleh Ketua Umum Serikat Tani Riau Riza Zuhelmy. Perundingan dilakukan dengan pihak kepolisian yang langsung dipimpin oleh Dir. Reskrim Polda Riau yang didampingi aparat kepolisian lainnya. Awalnya warga menanyakan tentang operasi yang dilakukan dan surat perintah, namun pihak kepolisian hanya menjawab ini perintah atasan. Hal yang sangat aneh operasi yang menggunakan banyak perlengkapan dan dipimpin langsung oleh perwira polri ini tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya, tidak ada surat perintah resmi pelaksanaan penggusuran serta tidak ada keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi ini. Warga meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak melakukan tindakan represif karena Dusun tersebut syah merupakan sebuah perkampungan berdasarkan peta administrasi wilayah Dusun Suluk Bongkal yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis pada 12 Maret 2007 seluas 4.856 ha (tertuang dalam lembaran Pemerintahan Kabupaten Bengkalis no. 0817-22 0817-31.0618-54 0616 63).
Secara historis, catatan yang kami peroleh tentang bahwa dusun Suluk Bongkal termasuk dalam Besluit yang dipetakan sejak Belanda menjalin kerjasama dengan kerajaan Siak, diperkirakan tahun 1940. Sekitar tahun 1959, dibuatlah peta yang mempunyai ketentuan pembagian wilayah memiliki hutan tanah ulayat batin (keabsahan suku Sakai) termasuk didalamnya wilayah Suluk Bongkal. Setelah sekian lama masyarakat Suluk Bongal hidup berdampingan dengan suku-suku lain di dusunnya, sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dimaksud, konflik pun mulai mencuat, dan beberapa masyarakat dusun terpaksa pindah, karena tidak tahan lagi dengan pola kekerasan yang dilakukan oleh 911 selaku pengaman asset perusahaan.
Perlu kami sampaikan bahwa, sah-sah saja PT. Arara Abadi menegaskan kepada publik mereka memiliki Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan nomor 743/Kpts-II/1996 tentang PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 299.975 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU KEPADA PT. ARARA ABADI. Perlu kami sampaikan disini pokok-pokok yang tertuang dalam SK tersebut adalah :
Ketetapan pertama point kedua disebutkan:
Luas dan letak definitif areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.” Persoalannya kemudian adalah, kami belum mendapatkan satu info pun tentang sosialisasi hasil pengukuran dan penataan batas di lapangan, terkait SK tersebut.
Dalam ketetapan kedua yang memuat kewajiban-kewajiban perusahaan diantaranya:
• Point kedua Melaksanakan penataan batas areal kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini. Faktanya kemudian adalah, kami belum pernah mendapati tentang areal batas kerja yang dimaksud, tertuang dalam sebuah surat yang dipublikasikan secara umum untuk diketahui khalayak ramai. Jika penataannya ditegaskan 2 tahun setelah SK ditetapkan, maka tentunya tahun 1998, PT Arara Abdi telah menyelesaikan seluruh proses inclaving terhadap kawasan yang telah dihuni masyarakat jauh sebelum mereka ada.
Dalam ketetapan keempat dimuat:
1. Apabila di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).
2. Apabila lahan tersebut ayat 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. ARARA ABADI dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, perusahaan juga mempunyai kewajiban yang ditetapkan pada ketentuan III :
A.1. diungkapkan bahwa, perusahaan wajib memperhatikan atau mengambil langkah-langkah secara maksimal untuk menjamin keselamatan umum karyawan dan atau orang lain yang berada dalam areal kerjanya. Bahwa, banjir yang diakibatkan oleh areal perusahaan yang tidak dirawat - ditandai dengan desa yang berada dalam kawasan HPH/TI PT Arara Abadi sering kebanjiran – adalah bukti kelalaian yang dapat mencelakakan orang. Banjir diduga disebabkan karena sedikitnya hutan penyanggah yang disisakan, serta tidak tepatnya perencanaan pembangunan (tidak seimbangnya antara pembangunan hulu dan hilir). Bukan semata-mata karena alamiah, melainkan karena prilaku manusia.
Hal ini sejalan dengan Surat Menteri Kehutanan RI No : 319/MENHUT/V/2007 tertanggal 12 Mei 2007 tentang persetujuan penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi juga menegaskan hal yang sama hal ini merupakan surat balasan dari Surat Gubernur Riau No : 100/P.H. 13.06 tertanggal 8 Maret 2007 tentang Penyelesaian Sengketa Agraria antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi, dan masyarakat meminta pihak kepolisian untuk menahan diri melakukan penggusuran tersebut berkaitan dengan akan dilakukannya gugatan Class Action oleh masyarakat pada Januari 2009 mendatang serta Pak Pongah sempat mau menceritakan sejarah kampung tersebut dari sejak zaman Kerajaan Siak berdiri yang telah mewariskan daerah tersebut kepada Suku Sakai di wilayah tersebut hingga Republik Indonesia berdiri dan sampai saat ini. Namun pihak kepolisian tidak mau untuk berunding dengan dalih masyarakat tidak memiliki surat kepemilikan lahan. Keadaan semakin tegang hal ini dikarenakan perundingan yang tak menemukan solusi dan pihak kepolisian akan melakukan penggusuran secara paksa apabila masyarakat tetap menghadang.
Satu jam kemudian sekitar pukul 11.30 WIB pihak kepolisian berupaya menerobos barisan ibu-ibu dan anak-anak yang berdiri di jalan masuk menuju Dusun Suluk Bongkal (KM 46) yang dari pagi telah berada di lokasi untuk mempertahankan kampung halaman. Sembari itu polisi juga melakukan upaya penahanan Riza Zuhelmy (Ketua Umum Serikat Tani Riau) beserta beberapa perwakilan masyarakat yang mengikuti perundingan. Namun hal ini dengan segera direspon oleh warga sehingga sempat terjadi aksi saling tarik-menarik ketika polisi secara paksa untuk memasukkan Riza Zuhelmy kedalam mobil yang dikendarai kepolisian. Alhasil masyarakat berhasil melakukan penyelamatan terhadap rekannya yang mau ditahan dan kemudian dievakuasi didalam kampung. Situasi sempat mereda dan masyarakat tetap berbaris-bertahan di depan jalan masuk dusun sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan-wajib nasional symbol keteguhan mempertahankan kampung halaman. Aksi saling mendorong pun sempat terjadi, dari lokasi massa terdengar kabar bahwa pihak kepolisian sebagian telah bersiap untuk meninggalkan lokasi, sesaat kemudian kembali sontak dengan kabar pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap 10 warga dan hendak mengepung dusun melalui jalan masuk lain.
Dari jalan PT. Adei P & I yang juga bisa menuju ke dusun telah terlihat rombongan kepolisian dalam jumlah yang cukup banyak (ratusan) dengan mengendarai mobil truck kepolisian dan mobil kepolisian lainnya menutup jalan tersebut sehingga warga panik karena khawatir kampung akan dikepung dan warga tergusur serta seluruh isi kampung diluluh lantahkan. Proses evakuasi pun dilaksanakan terhadap beberapa tokoh masyarakat termasuk juru runding yang diutus oleh masyarakat. Tepat pukul 11.35 WIB ketika proses evakuasi dilakukan bentrokan pun tak terelakkan ketika polisi memaksa warga untuk mundur dengan tindakan represif dan menggunakan persenjataan. Gas air mata pun ditembakkan oleh polisi melalui water cannon kearah warga sehingga membuat kondisi tak terkendali. Kabar yang didapat dari warga, polisi juga mengeluarkan tembakan dari senjata api (menembakkan peluru karet) sedikitnya melukai 2 warga terkena tembakan tersebut. Kemudian pada Pukul 12. 30 WIB polisi berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap Ibu-Ibu namun hal ini coba untuk dicegah oleh salah satu pengurus Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau Antony Fitra karena Ibu-Ibu tersebut ada yang sedang dalam keadaan hamil dan ada anak-anak, namun upaya tersebut dihadang oleh pihak kepolisian. Antony Fitra sempat terkena tendangan dari pihak kepolisian sebanyak 2 kali di bagian kaki dan perut kemudian diseret paksa oleh pihak kepolisian beserta Ibu-Ibu. Warga yang ditangkap dimasukkan kedalam mobil kepolisian kemudian pada sekitar pukul 14.00 WIB dibawa ke Mapolsektif Mandau.
Dalam kondisi represif tersebut polisi secara serentak menembakkan gas air mata, peluru karet dari senjata api serta melakukan pemukulan terhadap warga dengan menggunakan pentungan sehingga situasi menjadi tak terkendali dan banyak warga yang terluka, ketika itu warga telah tercerai berai dan mencari tempat penyelamatan menyusuri belukar dan hutan disekitar kampung. Hal ini dikarenakan 2 helikopter terbang disekitar lokasi kemudian menjatuhkan bahan peledak diatas rumah warga satu persatu dan ledakan yang keras terjadi, satu persatu rumah warga terbakar sehingga kondisi semakin tak terkendali. Api pun semakin menjalar sehingga warga bersembunyi dalam posisi berpencar dan sebagian dievakuasi ke dalam kampung. Proses penangkapan pun terus dilakukan, disusul serangan darat oleh Samapta dengan menggunakan senjata api dan kemudian Satuan Polisi Pamong Praja beserta preman bayaran PT. Arara Abadi melakukan penyerangan terhadap masyarakat dengan melakukan pemukulan dan penangkapan terhadap masyarakat. Diakibatkan kondisi yang sangat represif peristiwa ini menelan korban meninggal dunia 1 jiwa (Putri, Umur 2 Tahun) anak dari warga dusun yang juga merupakan anggota Serikat Tani Riau akibat lari ketakutan dan masuk kedalam sumur. Jenazah Putri baru dapat dievakuasi pada malam hari akibat kondisi represif (dilokasi apabila ada warga yang beraktifitas ditangkap oleh kawanan preman, Satpol PP, Polisi dan PAM SWAKARSA). Tak hanya berhenti disitu alat berat pun segera dimobilisasi masuk kedalam kampung untuk membersihkan sisa kebakaran dan meluluh lantahkan seluruh asset yang dimiliki oleh masyarakat dusun termasuk sanggar belajar dan rumah ibadah. Laporan yang terakhir diperoleh dari warga sekitar 200 warga termasuk pengurus KPP STR ditahan di Mapolsektif Mandau, sekitar 200 warga bertahan di dalam kampung dan lebih dari 400 warga yang sampai sekarang masih berada ditengah hutan dalam kondisi berpencar dan belum bisa berkomunikasi termasuk warga sekitar desa tetangga yang ikut bersolidaritas (Desa Melibur, Tasik Serai, Tasik Serai Timur, Mandi Angin). Jumlah akurat kerugian masyarakat belum dapat dipastikan dikarenakan sedang berkonsentrasi untuk mengembalikan situasi menjadi kondusif, sementara sampai saat ini Polisi, Satpol PP, Pam Swakarsa PT. Arara Abadi dan Preman bayaran mengepung dusun dan memata-matai warga yang bersembunyi.
19 Desember 2008 Kepolisian dan Satpol PP menambah ratusan pasukan untuk masuk ke Suluk Bongkal sebanyak 8 Bus dan 8 truck serta alat berat 3 unit dan beberapa ekor anjing pelacak.
Senin, Desember 29
Senin, Desember 1
Mari Nasionalisasi Aset Kita
Nasionalisasi Aset Nasional
Oleh: Gede Sandra, ST
Saat ini Indonesia sedang harap-harap cemas menanti terjualnya mayoritas saham industri batubara terbesar di tanah air (BUMI Resources Tbk) kepada pihak asing (Northstar Pasific). Proses due diligence penjualan 35 persen saham (setara 6,791 miliar lembar saham) kepada Northstar Pasific ini sendiri direncanakan berakhir 28 November 2008. Tidak sampai seminggu lagi.
Jika kemudian Northstar Pasific menganggap telah terjadi price disprecancy (ketidaksesuaian harga), akibat semakin anjloknya nilai saham BUMI, maka transaksi pelegoan tersebut akan batal. Kita berdoa saja transaksi benar-benar batal hingga akhirnya mau tidak mau Negara yang akan membelinya.
Ini soal Kedaulatan Energi Nasional
Saat Negara -melalui BUMN-BUMN tambangnya (semisal: PT. ANTAM dan PT. Bukit Asam)- yang mengambil alih saham BUMI, maka bersamaan dengan itu juga PR Negara untuk dapat memenuhi kebutuhan pasokan energi nasional dapat selesai sebagian besarnya. Dengan memiliki mayoritas saham (35%), Negara lah yang akan menentukan akan dilarikan ke mana sumber daya alam (SDA) batubara nasional- diekspor atau dipasok ke industri energi domestik. Jika terwujud, kelak kedaulatan energi bukanlah lagi sebatas retorika atau mimpi-mimpi para elit dan birokrat nasional, tetapi akan sudah mensunyata.
Sangat berbeda bila bukanlah Negara yang mengambil alih BUMI, melainkan pihak asing. Dapat dipastikan jalan menuju kedaulatan energi akan bertambah panjang dan rumit. Hal ini telah terbukti pada banyak sekali kasus industri ekstraktif di tanah air yang mayoritas sahamnya dikuasai asing. Negara hanya merasakan royalty dan pajak, SDA semuanya lari ke luar negeri tanpa tersisa sedikitpun untuk dinikmati faedahnya oleh rakyat.
Masa kita lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama, yang itu-itu juga: menjual kepenguasaan SDA nasional pada asing. Bagi saya sudah jelas. Ini bukanlah soal apakah Bakrie Group selamat atau tidak, ini adalah soal kedaulatan energi nasional. Masa kita rela membiarkan PLN bertambah ‘memble' akibat kekurangan pasokan SDA batubara milik bangsanya sendiri?
Para Penolak Nasionalisasi
Selain dari pihak Kementerian Keuangan-nya Sri Mulyani (yang merupakan jaringan pemuja aliran Neoliberalisme/Washington Concensus), penolakan untuk membeli saham BUMI oleh Negara juga datang dari kalangan LSM seperti Indonesian Corruption Watch, Wahid Institute, INFID, dan OPSI (KOMPAS Senin, 17 November 2008). Secara prinsip landasan penolakan kedua pihak ini berbeda. Jika Sri Mulyani menolak dengan alasan bahwa memang sudah selayaknya BUMI dilelang kepada asing karena sudah tidak sehat (sesuai watak neoliberal beliau), kalangan akivis lebih menolak dengan alasan bahwa proses pembelian saham BUMI oleh Negara sangat rawan korupsi (karena ternyata Menneg BUMN Sofyan Djalil memiliki sebagian saham di BUMI) dan berpotensi membebani APBN (karena kewajiban menutup utang BNBR sebesar Rp 15 trilyun).
Posisi Sri Mulyani sudah tak perlu diperdebatkan, karena memang sudah menjadi keyakinan (membabi-buta) beliau untuk meliberalkan segala sesuatu. Yang harus lebih kita kritisi lagi adalah alasan dari kalangan LSM: soal korupsi dan pembebanan APBN. Menurut saya, jika toh memang terbukti terjadi korupsi kelak, tinggal tangkap saja si koruptor- tetap jangan lupa kemudian menyita asetnya. Yang paling riil memang adalah pembebanan APBN. Namun, haruslah diketahui bahwa proses nasionalisasi (proses pembelian 35% saham dapat dikategorikan sebagai nasionalisasi) akan selalu membebani anggaran Negara -apakah itu saat pembelian sahamnya atau juga saat mengambil alih utang perusahaan yang dinasionalisasi tersebut. Sekarang tinggal kita nilai saja secara lebih jujur, manakah yang lebih menguntungkan bagi Negara: membiarkan sama sekali mayoritas SDA batubara nasional jatuh ke tangan asing; atau menguasai mayoritas SDA batubara nasional dengan resiko APBN terbebani utang tambahan Rp 15 trilyun. Yang mana yang lebih menguntungkan untuk masa depan bangsa? Bagi saya, toh kapan saja kelak, tergantung pemegang policy, utang luar negeri dapat kita putihkan atau moratoriumkan.
Apapun alasan kedua kubu di atas, secara prinsip nyawa dari penolakan pembelian saham BUMI tetap sama: merelakan mayoritas kepenguasaan SDA ke tangan asing. Karenanya saya menolak tegas landasan kedua kubu tersebut, mereka sama-sama dapat dikategorikan sebagai para penolak nasionalisasi.
Seharusnya sudah jelas: saat banyak aset nasional yang dimiliki pihak swasta berjatuhan nilai jualnya (akibat Krisis Global 2008-2009), maka di saat itulah Negara harus segera bergerak cepat melakukan nasionalisasi. Hanya dengan demikian Indonesia dapat ambil keuntungan atas krisis saat ini.
Oleh: Gede Sandra, ST
Saat ini Indonesia sedang harap-harap cemas menanti terjualnya mayoritas saham industri batubara terbesar di tanah air (BUMI Resources Tbk) kepada pihak asing (Northstar Pasific). Proses due diligence penjualan 35 persen saham (setara 6,791 miliar lembar saham) kepada Northstar Pasific ini sendiri direncanakan berakhir 28 November 2008. Tidak sampai seminggu lagi.
Jika kemudian Northstar Pasific menganggap telah terjadi price disprecancy (ketidaksesuaian harga), akibat semakin anjloknya nilai saham BUMI, maka transaksi pelegoan tersebut akan batal. Kita berdoa saja transaksi benar-benar batal hingga akhirnya mau tidak mau Negara yang akan membelinya.
Ini soal Kedaulatan Energi Nasional
Saat Negara -melalui BUMN-BUMN tambangnya (semisal: PT. ANTAM dan PT. Bukit Asam)- yang mengambil alih saham BUMI, maka bersamaan dengan itu juga PR Negara untuk dapat memenuhi kebutuhan pasokan energi nasional dapat selesai sebagian besarnya. Dengan memiliki mayoritas saham (35%), Negara lah yang akan menentukan akan dilarikan ke mana sumber daya alam (SDA) batubara nasional- diekspor atau dipasok ke industri energi domestik. Jika terwujud, kelak kedaulatan energi bukanlah lagi sebatas retorika atau mimpi-mimpi para elit dan birokrat nasional, tetapi akan sudah mensunyata.
Sangat berbeda bila bukanlah Negara yang mengambil alih BUMI, melainkan pihak asing. Dapat dipastikan jalan menuju kedaulatan energi akan bertambah panjang dan rumit. Hal ini telah terbukti pada banyak sekali kasus industri ekstraktif di tanah air yang mayoritas sahamnya dikuasai asing. Negara hanya merasakan royalty dan pajak, SDA semuanya lari ke luar negeri tanpa tersisa sedikitpun untuk dinikmati faedahnya oleh rakyat.
Masa kita lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama, yang itu-itu juga: menjual kepenguasaan SDA nasional pada asing. Bagi saya sudah jelas. Ini bukanlah soal apakah Bakrie Group selamat atau tidak, ini adalah soal kedaulatan energi nasional. Masa kita rela membiarkan PLN bertambah ‘memble' akibat kekurangan pasokan SDA batubara milik bangsanya sendiri?
Para Penolak Nasionalisasi
Selain dari pihak Kementerian Keuangan-nya Sri Mulyani (yang merupakan jaringan pemuja aliran Neoliberalisme/Washington Concensus), penolakan untuk membeli saham BUMI oleh Negara juga datang dari kalangan LSM seperti Indonesian Corruption Watch, Wahid Institute, INFID, dan OPSI (KOMPAS Senin, 17 November 2008). Secara prinsip landasan penolakan kedua pihak ini berbeda. Jika Sri Mulyani menolak dengan alasan bahwa memang sudah selayaknya BUMI dilelang kepada asing karena sudah tidak sehat (sesuai watak neoliberal beliau), kalangan akivis lebih menolak dengan alasan bahwa proses pembelian saham BUMI oleh Negara sangat rawan korupsi (karena ternyata Menneg BUMN Sofyan Djalil memiliki sebagian saham di BUMI) dan berpotensi membebani APBN (karena kewajiban menutup utang BNBR sebesar Rp 15 trilyun).
Posisi Sri Mulyani sudah tak perlu diperdebatkan, karena memang sudah menjadi keyakinan (membabi-buta) beliau untuk meliberalkan segala sesuatu. Yang harus lebih kita kritisi lagi adalah alasan dari kalangan LSM: soal korupsi dan pembebanan APBN. Menurut saya, jika toh memang terbukti terjadi korupsi kelak, tinggal tangkap saja si koruptor- tetap jangan lupa kemudian menyita asetnya. Yang paling riil memang adalah pembebanan APBN. Namun, haruslah diketahui bahwa proses nasionalisasi (proses pembelian 35% saham dapat dikategorikan sebagai nasionalisasi) akan selalu membebani anggaran Negara -apakah itu saat pembelian sahamnya atau juga saat mengambil alih utang perusahaan yang dinasionalisasi tersebut. Sekarang tinggal kita nilai saja secara lebih jujur, manakah yang lebih menguntungkan bagi Negara: membiarkan sama sekali mayoritas SDA batubara nasional jatuh ke tangan asing; atau menguasai mayoritas SDA batubara nasional dengan resiko APBN terbebani utang tambahan Rp 15 trilyun. Yang mana yang lebih menguntungkan untuk masa depan bangsa? Bagi saya, toh kapan saja kelak, tergantung pemegang policy, utang luar negeri dapat kita putihkan atau moratoriumkan.
Apapun alasan kedua kubu di atas, secara prinsip nyawa dari penolakan pembelian saham BUMI tetap sama: merelakan mayoritas kepenguasaan SDA ke tangan asing. Karenanya saya menolak tegas landasan kedua kubu tersebut, mereka sama-sama dapat dikategorikan sebagai para penolak nasionalisasi.
Seharusnya sudah jelas: saat banyak aset nasional yang dimiliki pihak swasta berjatuhan nilai jualnya (akibat Krisis Global 2008-2009), maka di saat itulah Negara harus segera bergerak cepat melakukan nasionalisasi. Hanya dengan demikian Indonesia dapat ambil keuntungan atas krisis saat ini.
Rabu, November 26
Jumat, November 21
Laporan Penyerangan PT. Arara Abadi ke Polda Riau
Sekretariat KPP-STR
Jl. Bawal No. 23, Kel. Wonorejo
Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru-Riau 28125
Jl. Bawal No. 23, Kel. Wonorejo
Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru-Riau 28125
Nomor : D.1/KPP-STR/V/08-050
Lampiran : 1 disc
Perihal : Pelaporan Penyerangan PT. Arara Abadi
Kepada Yth;
Kapolda Riau
Bpk. Brigjend. Pol. Drs. Hadiatmoko.
di_
Pekanbaru.
Assalamualaikum. Wr. Wb.
Salam Pembebasan. Teriring salam dan do’a semoga Bapak kita senantiasa dalam ridho Tuhan YME dalam perjungan rakyat membangun kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik bangsa Indonesia.
Sebagaimana upaya yang telah ditempuh oleh Serikat Tani Riau dan Sentral Gerakan Rakyat Riau dalam upaya penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi yang mana Pemerintahan Provinsi Riau dalam Surat No 100/P.H. 13.06 yang menegaskan ada tiga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau yakni Identifikasi, Inventarisasi dan Rekonstruksi areah HPHTI PT. Arara Abadi yang dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 8 Maret 2007 ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI di Jakarta. Kemudian balasan Menteri Kehutanan RI dalam surat nomor S.319/MENHUT/V/2007 tentang persetujuan upaya penyelesaian sengketa agraria yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang ditujukan kepada Gubernur Riau pada tanggal 15 Mei 2007. Kemudian Surat Gubernur Riau No 100/P.H 14.06 yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan dan Walikota Pekanbaru tentang pelaksanaan upaya peneyelesaian sengketa agraria antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2007. Namun sampai saat ini pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa agraria ini oleh Pemerintah Provinsi Riau masih stagnan. Belum ada upaya serius yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga hal ini berekses pada gesekan sosial masyarakat yang sudah berhadapan dengan permasalahan ini selama puluhan tuhun.
Tanggal 24 April 2007, Sentral Gerakan Rakyat Riau (SEGERA) telah menyampaikan surat kepada Gubernur Riau nomor: B/SD-SEGERA/IV-07/41 terkait, surat Gubernur Riau Nomor: 100/PH/13.06, Sifat: Penting, Perihal: Upaya Penyelesaian Permasalahan PT. Arara Abadi dengan Masyarakat tertangal 8 Maret 2007 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor: 100/PH/14.06, Perihal: Inventarisasi dan Rekonstruksi Areal HPHTI PT. Arara Abadi, tertanggal 8 Maret 2007 yang ditujukan kepada; 1) Bupati Bengkalis, 2) Bupati Kampar, 3) Bupati Pelalawan, 4) Bupati Siak, 5) Bupati Rokan Hilir, 6) Walikota Pekanbaru, kami simpulkan berisi:
- Setelah pertemuan tanggal 7 Maret 2007 antara PT. Arara Abadi, perusahaan menyerahkan penyelesaian persoalan konflik dimaksud kepada Pemerintah, dengan tahapan:
- Pemerintah akan menjadi facilitator penyelesaian konflik antara rakyat dengan PT. Arara Abadi
- Komisi A DPRD Prop. Riau akan melakukan tinjau lapangan ke lahan konflik
- Gubernur menginstruksikan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat area HPHTI PT. Arara Abadi untuk membntuk dan menugaskan tim melakukan inventarisasi lahan bersengketa dengan tugas; 1) melakukan identifikasi, inventarisasi, dan rekonstruksi area HPHTI PT. Arara Abadi dan lahan tuntutan masyarakat, 2) memfasilitasi pertemuan antara PT. Arara Abadi dengan perwakilan masyakarat, 3) melaporkan hasil penyeesaian permasalahan yang telah dicapai pada kesempatan pertama kepada Gubernur Riau c.q. Biro Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Propinsi Riau
- Hingga saat ini, kami belum menerima satupun penjelasan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ketiga surat Gubernur Riau tersebut atau penjelasan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota prihal penyelesaian sengketa tanah antara rakyat dengan PT. Arara Abadi, sehingga masih terjadi tindakan kekerasan dan aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan melalui satuan tugas keamanannya, 911.
Kemudian meninjau izin yang diberikan menteri kehutanan melalui SK. No : 743/kpts-II/1996 ada beberapa ketentuan yang telah dilanggar oleh PT. Arara Abadi diantaranya sebagai berikut :
- Dalam Ketentuan Kedua poin 2 dijelaskan bahwa perusahaan pemegang izin harus “melaksanakan penataan batas areal kerjanya, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan keputusan ini. Artinya tahun 1998 PT. Arara Abadi haruslah membuat batas areal kerja, namun sampai saat ini setelah 10 tahun beroperasi tidak pernah dilaksanakan penataan batas areal kerja oleh PT. Arara Abadi.
- Dalam Ketentuan Kedua Poin 11 dijelaskan perusahaan pemegang izin harus membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di dalam dan diluar areal kerjanya.
- Dalam Ketentuan Keempat poin 1 dijelaskan “apabila didalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Relitas yang terjadi sejak beroperasi hingga saat ini PT. Arara Abadi mengindahkan hal ini sehingga menegarai sengketa lahan anatara masyarakat dengan PT. Arara Abadi.
- Perusahaan telah melanggar Ketentuan Ketiga tentang ; A. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, B. Bidang Pembangunan Masyarakat meliputi kesempatan kerja dan fasilitas kesehatan untuk masyarakat.
Inilah kemudian yang tidak dilakukan oleh PT. Arara Abadi sehingga menengarai sengketa agraria dengan masyarakat setempat yang telah berlangsung puluhan tahun, sejak dari HTI sementara tahun 1986 hingga HTI definitif 1996 yang sampai sekarang masih terus berlanjut. Tak sedikit kerugian yang dialami oleh masyarakat sampai pada korban jiwa, intimidasi kepada masyarakat.
Melalui ini kami sampaikan laporan telah terjadi upaya penyerangan secara terencana yang dilakukan oleh PT. Arara Abadi terhadap masyarakat Desa Mandi Angin dengan memobilisasi PAM SWAKARSA 911 dan Buruh Harian Lepas yang didatangkan dari Kalimantan terhadap masyarakat Desa Mandi Angin pada tanggal 2 Juli 2008. ini merupakan ekses dari lambannya pemerintah dalam menyikapi dan mengambil langkah progress dalam upaya penyelesaian masalah ini. Yang sangat kami sayangkan dalam kejadian ini pihak kepolisian juga lamban merespon dengan tidak melakukan upaya pencegahan padahal masyarakat telah melaporkan hal ini kepada Polsek Minas. Kemudian pada tanggal 30 Juni – 1 Juli 2007 juga telah terjadi pengrusakan ratusan pohon sawit milik masyarakat di Desa Pinang Sebatang dan Desa Minas Barat, akibatnya sekali lagi masyarakat dijadikan objek penderita. Hal ini akan berdampak pada melemahnya upaya penylesaian permasalahan ini, kami sangat menyayangkan persoalan ini karena ini merupakan tindakan provokatif yang dilakukan oleh PT. Arara Abadi untuk sekali lagi menjadikan rakyat sebagai korban. Untuk itu kami mendesak Kapolda Riau untuk dapat mengusut kejadian penyerangan tersistematis tersebut. Sebagai pertimbangan kami lampirkan 1 disc rekaman kejadian.
Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Jazakumullah,
Billahitaufiq Walhidayah.
BANGUN PERSATUAN GERAKAN RAKYAT
MELAWAN IMPERIALISME – NEOLIBERALISME
Pekanbaru, 23 Mei 2008
Tanah, Modal, Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif
Dibawah Kontrol Dewan Tani/Rakyat!
Komite Pimpinan Pusat – Serikat Tani Riau
( KPP – STR )
| Ketua Umum, Riza Zuhelmy | Sekretaris Jenderal, Muhammad Hambali |
Kamis, November 20
Surat Mohon Dukungan dari DPN SRMI
No : A/Pem/DPN-SRMI/ XI-08/18
Hal : Permohonan Data Definisi Miskin untuk memperkuat Gugatan terhadap BPS
Lamp :
Kawan-kawan Perjuangan
se-Indonesia
se-Indonesia
Salam Perjuangan,
Bahwa kami dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), melalui kuasa hukum Serikat Pengacara Rakyat (SPR), telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan metode pengajuan Gugatan Citizien Law Suit atas kesalahan penentuan kriteria keluarga miskin yang di lakukan oleh Negara Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pusat Statistik, Rusman Heriawan yang beralamat di Jl. Dr Soetomo 6-8 Jakarta Pusat.
Bahwa kriteria keluarga miskin yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut : Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang; Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/ kayu murahan; jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbiah/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama- sama dengan rumah tangga lain; Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan; Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah; Hanya mengkonsumsi daging/susu/ ayam satu kali dalam seminggu; Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/poliklini k; Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 per bulan; Pendidikkan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/Hanya SD; Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnnya.
Menurut kami kriteria keluarga miskin yang ditetapkan oleh BPS tersebut salah dan pada akhirnya tidak mencerminkan jumlah keluarga miskin yang sebenarnya.
Pada persidangan pertama yang digelar tanggal, 12 November 2008, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim mempersilahkan Kuasa Hukum SRMI untuk membacakan Dokument Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kesalahan penentuan kriteria keluarga miskin oleh Badan Pusat Statistik dengan metode pengajuan Gugatan Citizen Law Suit. Setelah itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan Jawaban Atas Gugatan Penggugat, yang dalam hal ini dibacakan oleh Kuasa Hukum BPS. TERGUGAT (BPS) menyatakan tidak mengakui kebenaran 11 Fakta hukum yang di jadikan dalil oleh SRMI. Pihak TERGUGAT (BPS) juga tidak mengakui kebenaran SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dijadikan dalil oleh SRMI. Menanggapi dalil SRMI yang dijadikan alasan sebagai Kerugian PENGGUGAT, BPS menolak kebenaran dalil tersebut.
Menanggapi JAWABAN BPS ATAS GUGATAN SRMI sebagaimana disebutkan diatas, Pengacara SRMI yang terhimpun dalam Serikat Pengacara Rakyat meminta kesempatan kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan REPLIK (Tanggapan Penggugat terhadap Jawaban tergugat) pada 19 November 2008.
Terkait dengan gugatan tersebut, kami mohon kesediaan kawan-kawan untuk bisa memberikan keterangan/ referensi yang dapat menguatkan fakta hukum untuk memenangkan gugatan sebagaimana kami ajukan. Adapun referensi/keteranga n dimaksud dapat di kirim ke alamat tersebut diatas atau email : redaksi_bara@ yahoo.com
Demikianlah permohonan ini kami sampaikan.
Bahwa kami dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), melalui kuasa hukum Serikat Pengacara Rakyat (SPR), telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan metode pengajuan Gugatan Citizien Law Suit atas kesalahan penentuan kriteria keluarga miskin yang di lakukan oleh Negara Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pusat Statistik, Rusman Heriawan yang beralamat di Jl. Dr Soetomo 6-8 Jakarta Pusat.
Bahwa kriteria keluarga miskin yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut : Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang; Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/ kayu murahan; jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbiah/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama- sama dengan rumah tangga lain; Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan; Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah; Hanya mengkonsumsi daging/susu/ ayam satu kali dalam seminggu; Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/poliklini k; Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 per bulan; Pendidikkan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/Hanya SD; Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnnya.
Menurut kami kriteria keluarga miskin yang ditetapkan oleh BPS tersebut salah dan pada akhirnya tidak mencerminkan jumlah keluarga miskin yang sebenarnya.
Pada persidangan pertama yang digelar tanggal, 12 November 2008, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim mempersilahkan Kuasa Hukum SRMI untuk membacakan Dokument Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kesalahan penentuan kriteria keluarga miskin oleh Badan Pusat Statistik dengan metode pengajuan Gugatan Citizen Law Suit. Setelah itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan Jawaban Atas Gugatan Penggugat, yang dalam hal ini dibacakan oleh Kuasa Hukum BPS. TERGUGAT (BPS) menyatakan tidak mengakui kebenaran 11 Fakta hukum yang di jadikan dalil oleh SRMI. Pihak TERGUGAT (BPS) juga tidak mengakui kebenaran SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dijadikan dalil oleh SRMI. Menanggapi dalil SRMI yang dijadikan alasan sebagai Kerugian PENGGUGAT, BPS menolak kebenaran dalil tersebut.
Menanggapi JAWABAN BPS ATAS GUGATAN SRMI sebagaimana disebutkan diatas, Pengacara SRMI yang terhimpun dalam Serikat Pengacara Rakyat meminta kesempatan kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan REPLIK (Tanggapan Penggugat terhadap Jawaban tergugat) pada 19 November 2008.
Terkait dengan gugatan tersebut, kami mohon kesediaan kawan-kawan untuk bisa memberikan keterangan/ referensi yang dapat menguatkan fakta hukum untuk memenangkan gugatan sebagaimana kami ajukan. Adapun referensi/keteranga n dimaksud dapat di kirim ke alamat tersebut diatas atau email : redaksi_bara@ yahoo.com
Demikianlah permohonan ini kami sampaikan.
Jakarta, 15 November 2008
Ketua Umum,
Ketua Umum,
Marlo Sitompul
Cp 0817536137
Senin, November 17
Jaga Sedari Lahir
Jaga Sedari Lahir
oleh : Hambali
Kelola selaksa waktu
Juangkan sejurus mata
Gegapkan
Tembus malam
Kilatkan terik siang
Hak Azasi Anak-anak Manusia
Dengan handai taulan
dan
Orang-orang tertindas
Solusi Krisis SBY-JK: Menyelamatkan Kaum Kaya dan Investor Asing, Membunuh Si Miskin
Oleh: Rudi Hartono
Bulan September 2008, merupakan “lonceng kematian” bagi sejumlah lembaga keuangan yang berada di wall-street, New York. Bagaimana tidak, badai krisis yang menerjang telah menggulung sejumlah lembaga keuangan tertua di dunia tersebut. Lehman Brothers, yang telah berinvestasi 158 sebagai bank financial global, akhirnya “gulung tikar”.
Oleh: Rudi Hartono
Bulan September 2008, merupakan “lonceng kematian” bagi sejumlah lembaga keuangan yang berada di wall-street, New York. Bagaimana tidak, badai krisis yang menerjang telah menggulung sejumlah lembaga keuangan tertua di dunia tersebut. Lehman Brothers, yang telah berinvestasi 158 sebagai bank financial global, akhirnya “gulung tikar”. Merryll Linch akhirnya diambil alih oleh Bank of Amerika. Sedangkan AIG, yang sebelumnya sudah begitu menderita, akhirnya diselamatkan oleh pemerintah. Semua pihak, terutama dari spektrum kiri, sudah jauh hari memprediksikan hal ini, sebagai buah dari keserakahan kapitalisme dan spekulasi yang berlansung dibawah koridor “deregulasi keuangan”. Akibatnya, dampak krisis ini akan memiliki ritme yang panjang dan berpotensi “menular” kepada Negara-negara lain, setidaknya hingga beberapa tahun kedepan. Krisis financial yang sedang menghisap darah ekonomi amerika, berpotensi besar akan menjalar ke Negara-negara lain, terutama Negara selatan yang selama ini menjadi pasien dari system neoliberal yang dipromosikan AS.
Di Indonesia, pengaruh krisis financial di AS mulai terasa cukup kuat, baik di sector financial maupun sector real. Pengaruh lansung krisis financial AS telah menciptakan kepanikan luar biasa pada otoritas financial. Kejatuhan harga saham, yang seolah terjun bebas, telah mendorong otoritas saham untuk menutup sementara Bursa Efek Indonesia (BEI), selama beberapa hari. Bukan otoritas financial saja yang panik, pemerintahan SBY-JK pun sudah memperlihatkan kepanikan luar biasa. Presiden nampak menggelar dan memimpin rapat cabinet paripurna secara mendadak dan berkali-kali. Walaupun demikian, beberapa cara yang ditempuh pemerintah SBY belum memperhatikan kepentingan nasional, tapi mendahulukan kepentingan asing dan negara-negara imperialis.
Skema Antisipasi diatas jalan Neoliberal
Meskipun terkesan serius dan bekerja maksimum, tapi respon politik yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis financial di AS, kelihatan tidak mampu mengeluarkan ekonomi nasional dari sirkuit berbahaya; kerusakan system financial global. Dalam beberapa kali rapat kabinet mendadak, yang menghasilkan sejumlah langkah ekonomi SBY, kelihatan bahwa pemerintah tidak bergeser dari paradigma ekonomi neoliberal. Beberapa keputusan yang diambil pemerintah tidak mencerminkan kepentingan untuk penyelamatan terhadap ekonomi nasional, diantaranya; Pertama, kebijakan buy-back saham dengan menggunakan APBN lewat BUMN, yang diperkirakan mencapai Rp. 400 trilyun. Kedua, menerbitkan system pengamanan untuk system keuangan, dengan menerbitkan sejumlah Perppu JPSK yang akan mempertahankan likuiditas perbankan.
Ancaman terbesar terhadap kerentanan fundamental perekonomian Indonesia, terutama sector keuangan, adalah aksi-aksi spekulasi, pelarian capital keluar (capital flight) negeri, dan pengambilan asset bank dalam negeri oleh Bank asing. Sejauh ini, sistem perbankan yang sudah mengglobal telah menunjukkan kerapuhan, yang dengan seketika menciptakan kerusakan besar.
Kebijakan Buyback hanya akan menggerus anggaran APBN, dan dialirkan untuk membiayai investor asing dan perusahaan financial internasional. Tidak ada jaminan yang pasti, untuk mencegah investor merelokasi dan merekomposisi asetnya ketempat aman, selain kebijakan pengontrolan ketat dari pemerintah. Satu-satunya kepercayaan para investor adalah dibimbing untuk senantiasa mengambil resiko guna mendapatkan sejumlah keuntungan dalam waktu singkat, dan sesegera mungkin memindahkan asetnya ke tempat aman jika terjadi sedikit gangguan.
Sedangkan kebijakan Perppu JPSK, sebagai perangkat hukum untuk mempertahankan likuiditas perbankan, hanya “pengaman sementara” dalam menghadapi krisis. satu-satunya jaminan untuk mengamankan bank di dalam negeri adalah mendorong Negara untuk mengontrol, mengintervensi, dan menasionalisasi bank-bank tersebut. Perppu JPSK hanya sedikit menebalkan kepercayaan masyarakat agar tidak panik terhadap situasi yang tiba-tiba.
Meskipun sudah coba diamankan, akan tetapi kemelut di perbankan nasional sudah terlanjur terjadi. NV Indover, yang merupakan anak perusahaan BI telah dijual sahamnya ke Bank Asing. Seperti diketahui, bahwa BI mempunyai empat anak perusahaan untuk mendukung kegiatan BI. Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, BI harus menjual anak perusahaannya itu. BI sudah melikuidasi satu anak perusahaannya tahun lalu, yakni PT Bina Usaha Indonesia (BUI). BI saat ini tinggal memiliki PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), serta Indover.
Sebelumnya, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) telah mengambil-alih PT Bank Ekonomi Raharja yang lebih dikenal sebagai Bank Ekonomi (BAEK); Malayan Banking Bhd (Maybank) mengakuisisi saham Bank Internasional Indonesia (BNII) dari Temasek dan Kookmin. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) diakuisisi oleh Texas Pacific Group (TPG); PT Bank Nusantara Parahyangan (BNP) yang diakuisisi oleh dua perusahaan Jepang, Acom Co Ltd dan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU). Bank Niaga yang diakuisisi grup penyedia jasa keuangan terbesar kedua di Malaysia, CIMB Group dan Bank Danamon yang diakuisisi Temasek (Singapura) melalui Konsorsium Asia Financial Indonesia. Sedangkan saham mayoritas Bank BCA juga dimiliki Farindo Investment Ltd, yang berbasis di Mauritius dan saham mayoritas Bank Buana Indonesia, kini Bank UOB Buana, dimiliki oleh United Overseas Bank (UOB) Ltd, salah satu bank terbesar di Singapura.
Selain itu, karena sehubungan dengan serbuan krisis financial, pemerintah mencoba memberikan kelonggaran dengan melepaskan tanggung-jawab negara dalam soal pengupahan. Dalam SKB 4 meteri, pemerintah lepas tangan soal negosiasi “UMR”, dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme bipartit. Pendekatan SBY untuk mengatasi krisis financial terhadap sector real, terutama industri nasional, terlalu neoliberalis. Hal tersebut, telah melemparkan kaum pekerja yang sudah lama menderita dibawah tekanan politik upah murah, system kontrak dan outsourcing, harus menanggung beban krisis ini sepenuhnya dipundak kaum buruh.
Padahal, jika pemerintah serius mau membentengi industri nasional, maka tindakan penting yang seharusnya dilakukan adalah menurunkan harga BBM, melakukan proteksi dan jaminan pasar terhadap produksi dalam negeri, menghapuskan pungli, Korupsi, serta menaikkan upah buruh.
Menyelamatkan Yang kaya dan Investor Asing
Sangat jelas, bahwa berbagai tindakan antisipatif pemerintah justru menyelematkan kaum kaya dan investor asing, dan mengalihkan beban krisis kepada ratusan juta orang miskin. Salah satu pengusaha nasional, yang kebetulan berasal dari lapian oligarki yang berkuasa sekarang, bakrie, yang perusahaannya sedang ambruk di pasar. Karena tak sanggup lagi bertahan dalam kompetisi pasar, maka Bakrie pun meminta SBY turun tangan menyelamatkannya, dan hal tersebut disetujui oleh SBY, Jusuf Kalla, dan Kadin. Sungguh menggelikan perilaku pemerintahan SBY-JK ini.
Kendati ditentang oleh anak kandung neoliberalisme, Sri Mulyani, akan tetapi sepertinya kehendak SBY untuk menyelamatkan Bakrie sudah bulat, sebagai balas jasa atas dukungan bakrie terhadap pemerintahannya. Beberapa tokoh pun berteriak dan menentang, diantaranya adalah Wimar Witoelar.
Bukan itu saja, kebijakan buyback untuk mengamankan kepentingan investor asing justru menggerus APBN, yang dengan susah payah dikumpulkan dari rakyat. Meskipun tidak pernah disinggung total nilai yang dikeluarkan untuk buyback ini, tapi sejumlah ekonomi memprediksi paling minimal Rp. 400 trilyun. Dana sebesar itu merupakan separuh dari total APBN 2008 yang hanya 800 trilyun.
Bersamaan dengan berlansungnya krisis, harga sejumlah komoditas seperti jagung, kedelai, gula, dan gandum terus merosot. Harga sawit mentah (CPO) juga semakin tertekan. Kejatuhan harga komoditas akan memukul petani didalam negeri, yang begitu bergantung pada kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar internasional. Petani sawit yang baru saja menikmati kenaikan harga CPO dunia, tiba-tiba menjerit akibat kejatuhan harga CPO akibat turunnya permintaan dari Negara maju.
Krisis yang berlansung di AS, juga mendera sector industri dalam negeri. Krisis ekonomi menyebatkan pengetatan dan mobilisasi Negara dari Negara berkembang untuk disuntikkan kepada ekonomi AS yang sakit. Akibatnya, sector industri di dalam negeri yang begitu bergantung pada pembiayaan dari luar, akan tergencet dan menciut. Hal itu menyebabkan mandeknya sector real, selain karena kebijakan pengetatan dari perbankan, sehingga mendorong PHK massal dan mengurangi penyerapan tenaga kerja baru.
SKB 4 menteri, yang baru dipertaruhkan untuk menyelamatkan industri nasional, akan berdampak luas terhadap kesejahteraan buruh. Atas nama kepentingan industri nasional, pengusaha akan dengan semena-mena memaksakan negosiasi untuk menurunkan upah buruh (UMR), yang sebelumnya memang sudah bernilai minimum. Upaya pemerintah ini tidak akan memberikan “perisai kebal” terhadap krisis financial, karena beberapa factor yang menekan industri nasional, seperti mahal dan langkanya pasokan energi, pungli, liberalisasi perdangan, masih terus dipertahankan oleh pemerintahan SBY-JK. Buruh tetap menjadi korban dan diharuskan membayar lebih beban ekomomi akibat krisis.
Langkah penyelamatan ekonomi SBY, bukan hanya untuk menyelamatkan orang kaya dan investor asing, tapi juga mengalihkan beban “krisis” kepada orang miskin, khususnya klas pekerja, petani, kaum miskin kota dan sector sosial lainnya.
Mengutamakan kepentingan Nasional
Mencegah dampak lebih luas dari krisis, seharusnya pemerintah memprioritaskan kerja pada upaya membentengi ekonomi nasional dengan proteksi dan control terhadap system financial. Negara dapat membentuk lembaga keuangan yang benar-benar baru, yang punya kewenangan dan instrumen untuk bertindak menghadapi aksi-aksi spekulasi.
Selain itu, karena cukup mendesak, seharusnya Negara segera mengambil langkah-langkah berikut untuk sector perbankan;
1. melakukan nasionalisasi terhadap perbankan, terutama bank-bank yang sedang berhadapan dengan kesulitan keuangan.
2. pembekuan sementara bank-bank asing, karena mereka dapat menjadi perisai berbahaya terhadap regulasi financial dalam situasi krisis.
3. menghentikan dan memulihkan dana talangan, dengan menggunakan asset-aset bank yang ada, serta memperluas peran Negara untuk meregulasi asset pemegang saham.
4. melakukan control terhadap mata uang (Currency Exchange Control - CEC). Harga dollar dipatok untuk periode yang lama dan terlepas dari tingginya angka inflasi yang tercatat dalam ekonomi nasional sebelumnya. Mekanisme CEC akan memberikan pertahanan yang cukup bagi indonesia menghadapi krisis financial, meskipun tanpa melibatkan cadangan devisa.
5. memberlakukan pajak terhadap setiap transaksi financial dan valuta asing.
6. mendorong institusi keuangan untuk melakukan investasi non-profit, terutama dalam menyalurkan kredit murah kepada rakyat miskin dalam mengembankan ekonominya, serta investasi sosial lainnya; pendidikan dan kesehatan.
7. menghentikan aliran dana buy-back, untuk kemudian dialihkan kepada investasi sosial.
Normalisasi terhadap system financial, hanya merupakan langkah darurat menghindari krisis financial, tapi yang terpenting adalah langkah strategis dalam menciptakan ekonomi yang bertujuan pada pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat. Krisis yang berlansung sekarang, merupakan krisis yang bersumberkan pada system neoliberalisme. Krisis yang sudah sejak lama dibebankan kepada Negara selatan, dan menciptakan kerusakan ekonomi luar biasa.
Menggeser ekonom pro-neoliberal
Semakin mendesak, dari perkembangan situasi politik dan ekonomi internasional dan pengaruhnya di dalam negeri, adalah menggeser peran dominan ekonom pro-neoliberal dan kekuatan politik yang mempertahankannya. Pendekatan SBY menghadapi krisis benar-benar berdasarkan rumus neoliberalisme, yang bukannya menciptakan jalan keluar, malah akan semakin membuka pintu ekonomi nasional untuk digempur oleh krisis financial global. Pernyataan presiden SBY bahwa pemerintah benar-benar akan mengutamakan kepentingan nasional, dalam upaya membendung pengaruh krisis global. Kenyataannya, seluruh anggaran nasional yang sebagian besarnya dikumpulkan oleh rakyat, digelontorkan kepada investor asing dan birokrat penghisap seperti Aburizal Bakrie. Tak dapat ditutupi pula bahwa pemerintah SBY masih berharap pada IMF, untuk mendapatkan pinjaman sebesar 5 milyar.
Sudah saatnya, terutama oleh spectrum politik nasionalis, sosialis-kerakyatan, religius –progressif, untuk menegaskan penentangan terhadap jalan neoliberalistik SBY, sembari mendorong komite bersama untuk penyelamatan ekonomi nasional, yang berisikan ekonom-ekonom, politisi, dan intelektual anti neoliberal dan pro-rakyat.
Komite penyelamatan ekonomi nasional, yang akan mengajukan proposal tandingan terhadap ekonom neoliberal SBY-JK, dibentuk terutama dari lapisan ekonom yang selama ini terbuka menentang cara-cara antisipasi krisis SBY-JK, seperti Rizal Ramli, Hendri Saparini, Revrisond Baswir, Ichsanuddin Noersy, dan sebagainya. Selain itu, mengajak sejumlah politisi dan intelektual yang berkecenderungan anti neoliberal dan berseberangan dengan kelompok pendukung neoliberal SBY-JK.
Proposal yang diajukan, supaya mendapat dukungan luas dari sector-sektor korban neoliberal, akan menyertakan mandat rakyat lewat penggalangan dukungan, baik petisi ataupun referendum. Proposal tersebut, karena merupakan mandat rakyat, akan mendapatkan legitimasi politik untuk menggantikan ekonom pro-neoliberal, terutama dalam situasi khusus menghadapi krisis ini.
Haluan Ekonomi Baru; Berdikari
Perlu ditekankan bahwa krisis neoliberalisme hanya dapat diakhir dengan memutar haluan ekonomi, yang sebelumnya pro neoliberal, menjadi lebih berdikari, mandiri, dan menguatamakan kepentingan seluruh rakyat. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mendorong pemunculan alternatif ekonomi baru yang berdiri atas kepentingan nasional.
Proses pemunculan alternatif ekonomi baru, bukan saja menjadi konsep dan slogan kosong, tapi harus diperjuangkan secara nyata bukan saja oleh kaum pergerakan anti-neoliberal, tapi juga oleh ekonom, politisi, dan intelektual anti-neoliberal dan pro-rakyat. Prioritas yang perlu dikerjakan oleh komite penyalamatan ekonomi nasional adalah memperjuangkan program-program berikut;
1. Menurunkan harga BBM dan pencabutan UU nomor 22 tahun 2001 tetang migas, karena telah menjadi pintu bagi liberalisasi sector energi indonesia, khususnya migas.
2. nasionalisasi perusahaan pertambangan milik asing, jikalau dirasa belum sanggup, maka secepatnya pemerintah merombak skema kontrak bagi hasil untuk memacu peningkatan penerimaan negara dari sector pertambangan.
3. pemerintah harus menjamin pasokan energi, terutama BBM, untuk kebutuhan rakyat dan industri. Untuk kebutuhan industri, pemerintah juga harus memperluas peran KPK untuk membersihkan korupsi dan pungli yang merintangi pertumbuhan industri nasional.
4. mendorong industrialisasi nasional, dengan meletakkan pembangunan pertanian sebagai dasar dan industrialisasi sebagai arahnya.
5. mengontrol kenaikan harga sembako dan membersihkan jalur distribusi pangan dari perilaku mafia; penimbunan dan penyelundupan.
6. menaikkan anggaran pendidikan dan kesehatan hingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh rakyat.
7. menaikkan upah buruh secara nasional, minimal sebesar Rp. 1,2 juta (berdasarkan survey FNPBI); menghapuskan system kontrak dan outsourcing.
8. memperjuangkan pencabutan seluruh UU yang berbau neoliberal, seperti UU nomor 22 tahun 2001, UU PMA, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU SDA, dan sebagainya, serta membatalkan semua kesepakatan perdagangan dengan WTO.
9. melindungi dan memberikan insentif kepada seluruh produk eskpor dengan cara menurunkan tariff ekspor dan menaikkan tariff impor produk sejenisnya.
10. Mendukung inisiatif kerjasama regional yang berdasarkan solidaritas, terutama dalam kerjasama menyiapkan dana bantuan bersama yang dapat dipinjamkan kepada negara anggota yang membutuhkan, bukan dengan proposal Inisiatif Chiang Mai.
Konsep haluan ekonomi baru, yaitu berdikari, bukan saja diperjuangkan dalam situasi krisis seperti sekarang, tetapi harus diperjuangkan oleh seluruh kekuatan politik secara bersama-sama, dalam segala arena perjuangan. Perlu ditegaskan disini, bahwa ekonomi berdikari tidak mungkin tercipta dibawah pemerintahan SBY, tapi harus diperjuangkan bersamaan dengan sebuah pemerintahan baru, yaitu pemerintahan Koalisi Persatuan Nasional untuk kemandirian Bangsa
Bulan September 2008, merupakan “lonceng kematian” bagi sejumlah lembaga keuangan yang berada di wall-street, New York. Bagaimana tidak, badai krisis yang menerjang telah menggulung sejumlah lembaga keuangan tertua di dunia tersebut. Lehman Brothers, yang telah berinvestasi 158 sebagai bank financial global, akhirnya “gulung tikar”.
Oleh: Rudi Hartono
Bulan September 2008, merupakan “lonceng kematian” bagi sejumlah lembaga keuangan yang berada di wall-street, New York. Bagaimana tidak, badai krisis yang menerjang telah menggulung sejumlah lembaga keuangan tertua di dunia tersebut. Lehman Brothers, yang telah berinvestasi 158 sebagai bank financial global, akhirnya “gulung tikar”. Merryll Linch akhirnya diambil alih oleh Bank of Amerika. Sedangkan AIG, yang sebelumnya sudah begitu menderita, akhirnya diselamatkan oleh pemerintah. Semua pihak, terutama dari spektrum kiri, sudah jauh hari memprediksikan hal ini, sebagai buah dari keserakahan kapitalisme dan spekulasi yang berlansung dibawah koridor “deregulasi keuangan”. Akibatnya, dampak krisis ini akan memiliki ritme yang panjang dan berpotensi “menular” kepada Negara-negara lain, setidaknya hingga beberapa tahun kedepan. Krisis financial yang sedang menghisap darah ekonomi amerika, berpotensi besar akan menjalar ke Negara-negara lain, terutama Negara selatan yang selama ini menjadi pasien dari system neoliberal yang dipromosikan AS.
Di Indonesia, pengaruh krisis financial di AS mulai terasa cukup kuat, baik di sector financial maupun sector real. Pengaruh lansung krisis financial AS telah menciptakan kepanikan luar biasa pada otoritas financial. Kejatuhan harga saham, yang seolah terjun bebas, telah mendorong otoritas saham untuk menutup sementara Bursa Efek Indonesia (BEI), selama beberapa hari. Bukan otoritas financial saja yang panik, pemerintahan SBY-JK pun sudah memperlihatkan kepanikan luar biasa. Presiden nampak menggelar dan memimpin rapat cabinet paripurna secara mendadak dan berkali-kali. Walaupun demikian, beberapa cara yang ditempuh pemerintah SBY belum memperhatikan kepentingan nasional, tapi mendahulukan kepentingan asing dan negara-negara imperialis.
Skema Antisipasi diatas jalan Neoliberal
Meskipun terkesan serius dan bekerja maksimum, tapi respon politik yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis financial di AS, kelihatan tidak mampu mengeluarkan ekonomi nasional dari sirkuit berbahaya; kerusakan system financial global. Dalam beberapa kali rapat kabinet mendadak, yang menghasilkan sejumlah langkah ekonomi SBY, kelihatan bahwa pemerintah tidak bergeser dari paradigma ekonomi neoliberal. Beberapa keputusan yang diambil pemerintah tidak mencerminkan kepentingan untuk penyelamatan terhadap ekonomi nasional, diantaranya; Pertama, kebijakan buy-back saham dengan menggunakan APBN lewat BUMN, yang diperkirakan mencapai Rp. 400 trilyun. Kedua, menerbitkan system pengamanan untuk system keuangan, dengan menerbitkan sejumlah Perppu JPSK yang akan mempertahankan likuiditas perbankan.
Ancaman terbesar terhadap kerentanan fundamental perekonomian Indonesia, terutama sector keuangan, adalah aksi-aksi spekulasi, pelarian capital keluar (capital flight) negeri, dan pengambilan asset bank dalam negeri oleh Bank asing. Sejauh ini, sistem perbankan yang sudah mengglobal telah menunjukkan kerapuhan, yang dengan seketika menciptakan kerusakan besar.
Kebijakan Buyback hanya akan menggerus anggaran APBN, dan dialirkan untuk membiayai investor asing dan perusahaan financial internasional. Tidak ada jaminan yang pasti, untuk mencegah investor merelokasi dan merekomposisi asetnya ketempat aman, selain kebijakan pengontrolan ketat dari pemerintah. Satu-satunya kepercayaan para investor adalah dibimbing untuk senantiasa mengambil resiko guna mendapatkan sejumlah keuntungan dalam waktu singkat, dan sesegera mungkin memindahkan asetnya ke tempat aman jika terjadi sedikit gangguan.
Sedangkan kebijakan Perppu JPSK, sebagai perangkat hukum untuk mempertahankan likuiditas perbankan, hanya “pengaman sementara” dalam menghadapi krisis. satu-satunya jaminan untuk mengamankan bank di dalam negeri adalah mendorong Negara untuk mengontrol, mengintervensi, dan menasionalisasi bank-bank tersebut. Perppu JPSK hanya sedikit menebalkan kepercayaan masyarakat agar tidak panik terhadap situasi yang tiba-tiba.
Meskipun sudah coba diamankan, akan tetapi kemelut di perbankan nasional sudah terlanjur terjadi. NV Indover, yang merupakan anak perusahaan BI telah dijual sahamnya ke Bank Asing. Seperti diketahui, bahwa BI mempunyai empat anak perusahaan untuk mendukung kegiatan BI. Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, BI harus menjual anak perusahaannya itu. BI sudah melikuidasi satu anak perusahaannya tahun lalu, yakni PT Bina Usaha Indonesia (BUI). BI saat ini tinggal memiliki PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), serta Indover.
Sebelumnya, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) telah mengambil-alih PT Bank Ekonomi Raharja yang lebih dikenal sebagai Bank Ekonomi (BAEK); Malayan Banking Bhd (Maybank) mengakuisisi saham Bank Internasional Indonesia (BNII) dari Temasek dan Kookmin. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) diakuisisi oleh Texas Pacific Group (TPG); PT Bank Nusantara Parahyangan (BNP) yang diakuisisi oleh dua perusahaan Jepang, Acom Co Ltd dan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU). Bank Niaga yang diakuisisi grup penyedia jasa keuangan terbesar kedua di Malaysia, CIMB Group dan Bank Danamon yang diakuisisi Temasek (Singapura) melalui Konsorsium Asia Financial Indonesia. Sedangkan saham mayoritas Bank BCA juga dimiliki Farindo Investment Ltd, yang berbasis di Mauritius dan saham mayoritas Bank Buana Indonesia, kini Bank UOB Buana, dimiliki oleh United Overseas Bank (UOB) Ltd, salah satu bank terbesar di Singapura.
Selain itu, karena sehubungan dengan serbuan krisis financial, pemerintah mencoba memberikan kelonggaran dengan melepaskan tanggung-jawab negara dalam soal pengupahan. Dalam SKB 4 meteri, pemerintah lepas tangan soal negosiasi “UMR”, dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme bipartit. Pendekatan SBY untuk mengatasi krisis financial terhadap sector real, terutama industri nasional, terlalu neoliberalis. Hal tersebut, telah melemparkan kaum pekerja yang sudah lama menderita dibawah tekanan politik upah murah, system kontrak dan outsourcing, harus menanggung beban krisis ini sepenuhnya dipundak kaum buruh.
Padahal, jika pemerintah serius mau membentengi industri nasional, maka tindakan penting yang seharusnya dilakukan adalah menurunkan harga BBM, melakukan proteksi dan jaminan pasar terhadap produksi dalam negeri, menghapuskan pungli, Korupsi, serta menaikkan upah buruh.
Menyelamatkan Yang kaya dan Investor Asing
Sangat jelas, bahwa berbagai tindakan antisipatif pemerintah justru menyelematkan kaum kaya dan investor asing, dan mengalihkan beban krisis kepada ratusan juta orang miskin. Salah satu pengusaha nasional, yang kebetulan berasal dari lapian oligarki yang berkuasa sekarang, bakrie, yang perusahaannya sedang ambruk di pasar. Karena tak sanggup lagi bertahan dalam kompetisi pasar, maka Bakrie pun meminta SBY turun tangan menyelamatkannya, dan hal tersebut disetujui oleh SBY, Jusuf Kalla, dan Kadin. Sungguh menggelikan perilaku pemerintahan SBY-JK ini.
Kendati ditentang oleh anak kandung neoliberalisme, Sri Mulyani, akan tetapi sepertinya kehendak SBY untuk menyelamatkan Bakrie sudah bulat, sebagai balas jasa atas dukungan bakrie terhadap pemerintahannya. Beberapa tokoh pun berteriak dan menentang, diantaranya adalah Wimar Witoelar.
Bukan itu saja, kebijakan buyback untuk mengamankan kepentingan investor asing justru menggerus APBN, yang dengan susah payah dikumpulkan dari rakyat. Meskipun tidak pernah disinggung total nilai yang dikeluarkan untuk buyback ini, tapi sejumlah ekonomi memprediksi paling minimal Rp. 400 trilyun. Dana sebesar itu merupakan separuh dari total APBN 2008 yang hanya 800 trilyun.
Bersamaan dengan berlansungnya krisis, harga sejumlah komoditas seperti jagung, kedelai, gula, dan gandum terus merosot. Harga sawit mentah (CPO) juga semakin tertekan. Kejatuhan harga komoditas akan memukul petani didalam negeri, yang begitu bergantung pada kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar internasional. Petani sawit yang baru saja menikmati kenaikan harga CPO dunia, tiba-tiba menjerit akibat kejatuhan harga CPO akibat turunnya permintaan dari Negara maju.
Krisis yang berlansung di AS, juga mendera sector industri dalam negeri. Krisis ekonomi menyebatkan pengetatan dan mobilisasi Negara dari Negara berkembang untuk disuntikkan kepada ekonomi AS yang sakit. Akibatnya, sector industri di dalam negeri yang begitu bergantung pada pembiayaan dari luar, akan tergencet dan menciut. Hal itu menyebabkan mandeknya sector real, selain karena kebijakan pengetatan dari perbankan, sehingga mendorong PHK massal dan mengurangi penyerapan tenaga kerja baru.
SKB 4 menteri, yang baru dipertaruhkan untuk menyelamatkan industri nasional, akan berdampak luas terhadap kesejahteraan buruh. Atas nama kepentingan industri nasional, pengusaha akan dengan semena-mena memaksakan negosiasi untuk menurunkan upah buruh (UMR), yang sebelumnya memang sudah bernilai minimum. Upaya pemerintah ini tidak akan memberikan “perisai kebal” terhadap krisis financial, karena beberapa factor yang menekan industri nasional, seperti mahal dan langkanya pasokan energi, pungli, liberalisasi perdangan, masih terus dipertahankan oleh pemerintahan SBY-JK. Buruh tetap menjadi korban dan diharuskan membayar lebih beban ekomomi akibat krisis.
Langkah penyelamatan ekonomi SBY, bukan hanya untuk menyelamatkan orang kaya dan investor asing, tapi juga mengalihkan beban “krisis” kepada orang miskin, khususnya klas pekerja, petani, kaum miskin kota dan sector sosial lainnya.
Mengutamakan kepentingan Nasional
Mencegah dampak lebih luas dari krisis, seharusnya pemerintah memprioritaskan kerja pada upaya membentengi ekonomi nasional dengan proteksi dan control terhadap system financial. Negara dapat membentuk lembaga keuangan yang benar-benar baru, yang punya kewenangan dan instrumen untuk bertindak menghadapi aksi-aksi spekulasi.
Selain itu, karena cukup mendesak, seharusnya Negara segera mengambil langkah-langkah berikut untuk sector perbankan;
1. melakukan nasionalisasi terhadap perbankan, terutama bank-bank yang sedang berhadapan dengan kesulitan keuangan.
2. pembekuan sementara bank-bank asing, karena mereka dapat menjadi perisai berbahaya terhadap regulasi financial dalam situasi krisis.
3. menghentikan dan memulihkan dana talangan, dengan menggunakan asset-aset bank yang ada, serta memperluas peran Negara untuk meregulasi asset pemegang saham.
4. melakukan control terhadap mata uang (Currency Exchange Control - CEC). Harga dollar dipatok untuk periode yang lama dan terlepas dari tingginya angka inflasi yang tercatat dalam ekonomi nasional sebelumnya. Mekanisme CEC akan memberikan pertahanan yang cukup bagi indonesia menghadapi krisis financial, meskipun tanpa melibatkan cadangan devisa.
5. memberlakukan pajak terhadap setiap transaksi financial dan valuta asing.
6. mendorong institusi keuangan untuk melakukan investasi non-profit, terutama dalam menyalurkan kredit murah kepada rakyat miskin dalam mengembankan ekonominya, serta investasi sosial lainnya; pendidikan dan kesehatan.
7. menghentikan aliran dana buy-back, untuk kemudian dialihkan kepada investasi sosial.
Normalisasi terhadap system financial, hanya merupakan langkah darurat menghindari krisis financial, tapi yang terpenting adalah langkah strategis dalam menciptakan ekonomi yang bertujuan pada pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat. Krisis yang berlansung sekarang, merupakan krisis yang bersumberkan pada system neoliberalisme. Krisis yang sudah sejak lama dibebankan kepada Negara selatan, dan menciptakan kerusakan ekonomi luar biasa.
Menggeser ekonom pro-neoliberal
Semakin mendesak, dari perkembangan situasi politik dan ekonomi internasional dan pengaruhnya di dalam negeri, adalah menggeser peran dominan ekonom pro-neoliberal dan kekuatan politik yang mempertahankannya. Pendekatan SBY menghadapi krisis benar-benar berdasarkan rumus neoliberalisme, yang bukannya menciptakan jalan keluar, malah akan semakin membuka pintu ekonomi nasional untuk digempur oleh krisis financial global. Pernyataan presiden SBY bahwa pemerintah benar-benar akan mengutamakan kepentingan nasional, dalam upaya membendung pengaruh krisis global. Kenyataannya, seluruh anggaran nasional yang sebagian besarnya dikumpulkan oleh rakyat, digelontorkan kepada investor asing dan birokrat penghisap seperti Aburizal Bakrie. Tak dapat ditutupi pula bahwa pemerintah SBY masih berharap pada IMF, untuk mendapatkan pinjaman sebesar 5 milyar.
Sudah saatnya, terutama oleh spectrum politik nasionalis, sosialis-kerakyatan, religius –progressif, untuk menegaskan penentangan terhadap jalan neoliberalistik SBY, sembari mendorong komite bersama untuk penyelamatan ekonomi nasional, yang berisikan ekonom-ekonom, politisi, dan intelektual anti neoliberal dan pro-rakyat.
Komite penyelamatan ekonomi nasional, yang akan mengajukan proposal tandingan terhadap ekonom neoliberal SBY-JK, dibentuk terutama dari lapisan ekonom yang selama ini terbuka menentang cara-cara antisipasi krisis SBY-JK, seperti Rizal Ramli, Hendri Saparini, Revrisond Baswir, Ichsanuddin Noersy, dan sebagainya. Selain itu, mengajak sejumlah politisi dan intelektual yang berkecenderungan anti neoliberal dan berseberangan dengan kelompok pendukung neoliberal SBY-JK.
Proposal yang diajukan, supaya mendapat dukungan luas dari sector-sektor korban neoliberal, akan menyertakan mandat rakyat lewat penggalangan dukungan, baik petisi ataupun referendum. Proposal tersebut, karena merupakan mandat rakyat, akan mendapatkan legitimasi politik untuk menggantikan ekonom pro-neoliberal, terutama dalam situasi khusus menghadapi krisis ini.
Haluan Ekonomi Baru; Berdikari
Perlu ditekankan bahwa krisis neoliberalisme hanya dapat diakhir dengan memutar haluan ekonomi, yang sebelumnya pro neoliberal, menjadi lebih berdikari, mandiri, dan menguatamakan kepentingan seluruh rakyat. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mendorong pemunculan alternatif ekonomi baru yang berdiri atas kepentingan nasional.
Proses pemunculan alternatif ekonomi baru, bukan saja menjadi konsep dan slogan kosong, tapi harus diperjuangkan secara nyata bukan saja oleh kaum pergerakan anti-neoliberal, tapi juga oleh ekonom, politisi, dan intelektual anti-neoliberal dan pro-rakyat. Prioritas yang perlu dikerjakan oleh komite penyalamatan ekonomi nasional adalah memperjuangkan program-program berikut;
1. Menurunkan harga BBM dan pencabutan UU nomor 22 tahun 2001 tetang migas, karena telah menjadi pintu bagi liberalisasi sector energi indonesia, khususnya migas.
2. nasionalisasi perusahaan pertambangan milik asing, jikalau dirasa belum sanggup, maka secepatnya pemerintah merombak skema kontrak bagi hasil untuk memacu peningkatan penerimaan negara dari sector pertambangan.
3. pemerintah harus menjamin pasokan energi, terutama BBM, untuk kebutuhan rakyat dan industri. Untuk kebutuhan industri, pemerintah juga harus memperluas peran KPK untuk membersihkan korupsi dan pungli yang merintangi pertumbuhan industri nasional.
4. mendorong industrialisasi nasional, dengan meletakkan pembangunan pertanian sebagai dasar dan industrialisasi sebagai arahnya.
5. mengontrol kenaikan harga sembako dan membersihkan jalur distribusi pangan dari perilaku mafia; penimbunan dan penyelundupan.
6. menaikkan anggaran pendidikan dan kesehatan hingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh rakyat.
7. menaikkan upah buruh secara nasional, minimal sebesar Rp. 1,2 juta (berdasarkan survey FNPBI); menghapuskan system kontrak dan outsourcing.
8. memperjuangkan pencabutan seluruh UU yang berbau neoliberal, seperti UU nomor 22 tahun 2001, UU PMA, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU SDA, dan sebagainya, serta membatalkan semua kesepakatan perdagangan dengan WTO.
9. melindungi dan memberikan insentif kepada seluruh produk eskpor dengan cara menurunkan tariff ekspor dan menaikkan tariff impor produk sejenisnya.
10. Mendukung inisiatif kerjasama regional yang berdasarkan solidaritas, terutama dalam kerjasama menyiapkan dana bantuan bersama yang dapat dipinjamkan kepada negara anggota yang membutuhkan, bukan dengan proposal Inisiatif Chiang Mai.
Konsep haluan ekonomi baru, yaitu berdikari, bukan saja diperjuangkan dalam situasi krisis seperti sekarang, tetapi harus diperjuangkan oleh seluruh kekuatan politik secara bersama-sama, dalam segala arena perjuangan. Perlu ditegaskan disini, bahwa ekonomi berdikari tidak mungkin tercipta dibawah pemerintahan SBY, tapi harus diperjuangkan bersamaan dengan sebuah pemerintahan baru, yaitu pemerintahan Koalisi Persatuan Nasional untuk kemandirian Bangsa
Langganan:
Postingan (Atom)
